Indonesia, The New Champion ... of Corruption

Speaking about korupsi, Political Economic Research Consultancy (PERC) melakukan survei pada tahun 2005 mengenai negara-negara di Asia. Hasilnya, Indonesia menempati posisi jawara sebagai negara paling korup di Asia. Hip...hip...hurray!

Gile, hebat ya negara kita. Di tengah keadaan yang serba sulit ini, masih sempat menorehkan prestasi "membanggakan". Ckckckck...

Korupsi memang sudah mendarah daging di tubuh bobrok negara ini. Akar-akarnya terlalu dalam mencengkeram erat setiap instansi-instansi yang mengurus hasrat hidup orang banyak. Yah, saya jelas-jelas menuduh para pelaku instansi pemerintah sebagai salah satu akar kebusukan negeri bernama korupsi.

Sewaktu berada di Jakarta, saya sempat bertukar kata dengan salah seorang kawan semasa SMA yang sekarang bekerja sebagai pegawai negeri di salah satu instansi keuangan. Berdasarkan keterangannya yang bisa dianggap sebagai saksi mata langsung, huhuhu...saya jadi kepengin menangis saking sedihnya mendengar praktek korupsi yang dilakukan di instansi pemerintah tersebut.

Di mana-mana, dari posisi paling rendah sampai paling tinggi sekalipun, korupsi terjadi. Ibaratnya, kegiatan para "abdi negara" ini sudah membudaya. Dari apa yang saya dengar dari kawan saya, sejak pertama kali bekerja di instansi cukup "basah" itu, ia sudah diajari untuk melakukan korupsi secara kecil-kecilan. Tanpa melakukan apa-apa, atau hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya saja, ia sudah bisa mendapat "amplop" yang tidak jelas untuk apa.

Terkadang, ia juga menjadi sasaran dari tindak korupsi itu sendiri. Misalnya, saat kawan saya ini hendak mencairkan uang bonus Lebaran. Petugas yang seharusnya mencairkan dana tersebut menolak untuk melakukannya (yang mana sudah menjadi tugasnya, dan ia digaji juga untuk itu) jika tidak ada uang pelicin. Coba deh pakai sedikit akal, untuk apa coba ia digaji kalau tidak mau melakukan pekerjaannya? Grrrr... Benar-benar bikin empet.

Bukan hanya itu, banyak hal-hal yang ia ceritakan pada saya yang menunjukkan betapa bernanahnya kondisi instansi pemerintah sekarang ini. Betapa budaya korupsi ini sudah melewati tahap yang menjijikkan. Yang paling atas meminta duit segini, di bawahnya masih meminta lagi. Hingga, begitu sampai ke rakyat biaya tersebut pun menggunung. Yang sengsara, jelas rakyat lagi!

Repotnya, bagi insan yang merasa tidak nyaman dengan keadaan ini, pasti dihadapkan pada situasi yang mirip judul film Warkop DKI, maju kena mundur kena. Pasalnya, jika menolak budaya itu, tindakan pengucilan pasti akan terjadi. Yang paling parah, seseorang ini bisa dimutasi ke tempat yang tidak menyenangkan. Hari ini melakukan sesuatu yang ekstrim, besok surat mutasi sudah nangkring di meja kerjanya.

Namun, jika mengikuti budaya tersebut, hati nurani pasti akan terluka. Bweeehh...Indonesia ini aneh ya, semua serba terbalik. Yang baik tersingkir, yang salah bertahan.

Pemerintah sih bukannya tidak berusaha memberantas korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan Taufiequrachman Ruki selaku ketuanya, adalah tindak nyata pemerintah dalam memberantas korupsi. Meski bagi saya pembentukan ini hanya sekedar resmi-resmian saja. Biar kelihatannya pemerintah menentang korupsi. Padahal, saya yakin di tingkatan pemerintah saja korupsi pasti terjadi. Dalam skala yang lebih besar, malah.

Salah satu kebijakan KPK yang hendak diberlakukan adalah Statutory Declaration (SD). SD adalah sebuah sistem atau perangkat hukum yang mewajibkan setiap pejabat negara dan pegawai negeri melaporkan harta kekayaannya, baik yang atas nama sendiri maupun yang dimiliki atas nama kerabat atau keluarganya, sepanjang perolehannya, baik sebagian maupun seluruhnya, berasal dari harta kekayaan pegawai negeri dan pejabat negara yang bersangkutan. Keluarga atau kerabat yang dimaksud mencakup orang tua/mertua, istri/suami, anak/menantu, dan cucu.

Well, saya rasa pelaksanaan SD nggak bakal menjaring banyak koruptor. Pertama, yakinkah kita akan sumpah yang dilakukan oleh para insan yang sudah dibutakan oleh kekayaan duniawi itu? Lagipula, bagaimana kita yakin bahwa apa yang dilaporkan itu benar. Bagaimana kita tahu bahwa harta benda hasil korupsi tidak disembunyikan di tempat lain? Dengan nama lain? Misalnya, diinvestasikan di sebuah perusahaan bursa saham, yang mana nama-nama kliennya sangat dirahasiakan.

Meski sudah dibentuk sebuah lembaga bernama KPK, nyatanya masih banyak koruptor yang lenggang kangkung di Indonesia. Masih banyak orang yang tidak sungkan-sungkan melakukan tindak korupsi. Gimana mau sungkan, wong sudah mendarah daging. Sudah biasa, sudah lazim. Menurut saya sih, kalau mau menghilangkan yang namanya korupsi, berantas dong dari akar-akarnya.

Yang saya maksud akar di sini adalah sistem. Coba deh telaah lebih dalam lagi sistem-sistem yang ada di kalangan pegawai negeri. Sistem itu dibuat sedemikian buruk sehingga mewujudkan celah yang membuat tindakan korupsi dapat dilakukan. Misalnya nih, adanya bukti-bukti nyata yang menyebutkan adanya PNS yang memiliki pekerjaan ganda. Maksudnya, PNS ini memiliki keanggotaan sebagai pegawai negeri di dua atau lebih instansi.

Selain itu, ada pula pegawai negeri yang sudah meninggal atau sudah memasuki masa pensiun namun gajinya masih tetap dibayarkan. Banyak pula yang tidak pernah masuk kantor selama bertahun-tahun namun tetap memperoleh gaji. Bukti-bukti ini dibeberkan sendiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi. Alhasil, negara mengeluarkan uang puluhan triliun untuk membayar gaji semu tadi. Boros banget kan? Coba bayangkan kalau uang sebanyak itu digunakan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin. Huhuhu...kenapa sih banyak orang egois di dunia ini? Pikirin dong keadaan orang lain, yang berada jauh di bawah!

Alhasil, saya sependapat sekali dengan adanya pemikiran untuk mengurangi jumlah pegawai negeri sipil. Menurut saya, tindakan ini dapat sedikit menyelamatkan negara kita. Dengan demikian pengeluaran negara dapat diminimalisir, atau paling nggak pos pengeluaran dapat dialihkan menjadi subsidi untuk rakyat kecil (asal nggak dikorupsi lagi yaaa....).

Untuk rekrutmen pegawai negeri, saya rasa pemerintah benar-benar harus mengawasinya. Jangan lagi ada titipan, nepotisme atau apapun itu yang menghalangi negara untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi otak maupun akhlak.

Dengan adanya kebijakan seperti ini, saya yakin negara kita akan sedikit membaik. Pengurangan pegawai negeri akan memaksimalkan kinerja. Well, kita tahu sendiri kan bagaimana pekerjaan pegawai negeri itu. Banyak yang hanya cangkruk-cangkruk nggak jelas, menemani istri para bos belanja atau malah hanya melakukan studi banding ke luar negeri dan berbelanja daripada mengurus kehidupan orang banyak.

Jadi, kapan ya kebijakan seperti ini benar-benar direalisasikan? ***